Budaya Politik Partisipan

Budaya Politik Partisipan – Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu negara, maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut.

Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung programprogram pemerintah. Artinya peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Wujud dukungan dapat berupa masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

1. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:

a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.

c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
d. Konflik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antarelite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

2. Konsep Partisipasi Politik

Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan pendekatan post behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam ilmu politik, terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal mendasar untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu:

a. Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik?

b. Siapa saja yang terlibat?

c. Apa implikasinya?

d. Bagaimana bentuk praktik-praktik partisipasi politik?

e. Apa ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik?

Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik.

  • Kevin R. Hardwick. Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah,
    warga negara berupaya menyampaikan kepentingankepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.
  • Mirriam Budiardjo. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
  • Huntington dan Nelson. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah

Berdasarkan beberapa definisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa.

Huntington dan Nelson memberi batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik, yaitu:

a. cakupan kegiatan-kegiatan bukan sikap,

b. warga negara biasa (preman) bukan pejabat,

c. kegiatan hanya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah,

d. cakupan kegiatan yang memengaruhi pemerintah baik efektif maupun yang tidak,

e. kegiatan partisipasi dilakukan langsung ataupun tidak.

Artikel Terkait

Updated: 18 November 2014 — 02:29

3 Comments

Add a Comment
  1. makasihh yach…. atas artikel mu , saya dapat mngerjakan tugas saya . (saya ngunduh artikel mu ) .

    makasih ,..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Budisma.web.id © 2014