Latarbelakang Indische Partij

Latarbelakang Indische Partij – Inilah organisasi kaum Indo pertama yang menanamkan kesadaran kebangsaan Indonesia. Organisasi yang dirintis oleh Douwes Dekker, bertujuan menghapuskan kolonialisme dan eksploitasi Belanda atas rakyat Hindia Belanda. Pada tahun 1912, ia mengajak Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo untuk mengembangkan organisasi. Sebagai organisasi yang berhaluan nasionalis, anggotanya berlatar belakang lintas etnis dan budaya. Oleh karena itu, semboyan organisasi ini adalah Hindia untuk bangsa Hindia.

Indische Partij adalah partai politik pertama yang terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat Belanda memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis, Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang berjudul Als Ik een Nederlander was atau Seandainya Saya Seorang Belanda. Tulisan ini berisi kritikan terhadap pemerintah Belanda atas rencana pengumpulan dana bagi peringatan tersebut. Akhirnya, pada tahun 1913 Indische Partij dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan para tokohnya menyebar ke berbagai organisasi.

Indische Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Maksudnya adalah untuk mengganti Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi (diskriminasi) khususnya antara keturunan Belanda totok dengan orang Belanda campuran (Indonesia). IP sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerja sama orang Indo dan bumi putera. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indo sangat sedikit, maka diperlukan kerja sama dengan orang bumi putera agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat.

Indische Partij, yang berdasarkan golongan indo yang makmur, merupakan partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia.

Partai ini berusaha didaftarkan status badan hukumnya pada pemerintah kolonial Hindia Belanda tetapi ditolak pada tanggal 11 Maret 1913, penolakan dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Idenburg sebagai wakil pemerintah Belanda di negara jajahan. Alasan penolakkannya adalah karena organisasi ini dianggap oleh pemerintah kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda.

Tujuan Indische Partij

Melalui karangan- karangan di dalam Het Tijdschrift tujaun dari Indische Partij kemudian dilanjutkan didalam De Express, propagandanya meliputi, Pelaksaan suatu program “ Hindia “ untuk setiap gerakan politik yang sehat dengan tujuan menghapuskan perhubungan kolonial, Menyadari golongan Indo dan penduduk bumi putera, bahwa masa depan meraka terancam oleh bahaya yang sama yaitu bahaya Eksploitasi Kolonial. Alat untuk melancarkan aksi-aksi perlawanan ialah dengan membentuk suatu Partij: Indische Partij. “Tujuan Indische Partij ialah untuk membangunkan patriotisme semua Indiers terhadap kepada tanah air, yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerjasama   atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air “Hindia” dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.”(Sartono Kartodirjo, 1975,:191.)

Pendiri Indische Partij yang tinggal satu belum ditangkap itu, tetap terus berjuang membela rakyat. Baginya, meskipun termasuk keturunan Belanda (Indo), namun dalam perjuangan merasa satu dengan orang-orang kelahiran Hindia Belana asli. Dalam perjuangan untuk kepentingan tanah air tidak ada perbedaan antar Indo maupun Pribumi. Dia merasa hidup di tanah airnya sendiri dan tidak senang melihat kehidupan di masyarakat yang sangat membedakan ras, derajat, maupun perlakuan. Dia berjuang untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam anggaran dasar Indische Partij, seperti sebagai berikut:

1.        Memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan semua Indiers, meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah budaya Hindia, mengasosiasikan intelek secara bertingkat kedalam suku dan antar suku yang masih hidup berdampingan pada mada ini, menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan kepada diri sendiri.

2.        Memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras baik dalam bidang ketatanegaraan maupun bidang kemasyarakatan.

3.        Memberantas usaha-usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme yang bisa mengakibatkan Indiers ading sama lain, sehingga dapat memupuk kerjasama atas dasar nasional.

4.        Memperkuatdaya tahan rakyat Hindia dengan memperkembangkan individu ke arah aktivitas yang lebih besar secara taknis dan memperkuat kekuatan batin dalam soal kesusilaan.

5.        Berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.

6.        Memperkuat daya rakyat Hindia untuk dapat mempertahankan tanah air dari serangan asing.

7.        Mengadakan unifikasi, perluasan, pendalaman, dan meng-Hindia-kan pengajaran, yang di dalam semua hal terus ditujukankepada kepentingan ekonomi Hindia, dimana tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan karena ras, seks atau kasta dan harus dilaksanakan sampai tingkat yang setinggi-tingginya yang bisa di capai.

8.        Memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan.

9.        Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, terutama dengan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.

Jadi, jelas bahwa Indische Partij bergerak langsung terjun dalam bidang politik. Oleh karena itu, tidak mustahil apabila tokoh-tokohnya mendapat pengawasan secara ketat. Pergerakan dalam bidang politik pada saat itu memang masih sangat berbahaya. Organisasi yang tampak bergerak dalam bidang poitik, sudah pasti mendapat tuduhan pemerintah kolonial Belanda, bahwa organisasi tersebut akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Hal ini dapat dirasakan Indische Partij pada saat mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal pada tanggal 4 Maret 1913, agar organisasi ini mendapat pengakuan sebagai badan hukum, ternyata ditolak. Alasan penolakannya karena organisasi ini berdasarkan politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum.

Walaupun sudah jelas kegiatan Indische Partij mendapat pengawasan secara ketat, namun pendirinya, yaitu EFE. Douwes Dekker tetap meneruskan perjuangannya. Dia berusaha menghadap kepada Gubernur Jenderal dengan tujuan, ingin menjelaskan dan bersedia mengubah pasal-pasal dan anggaran dasar Indische Partij, apabila dianggap membahayakan pemerintah. Akan tetapi usaha EFE. Douwes Dekker ini sia-sia saja, karena pada tanggal 11 Maret 1913 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peringatan kepada Indische Partij dan organisasi ini tetap dinyatakan sebagai partai terlarang. Peringatan itu juga ditujukan kepada partai-partai lain. Akhirnya Douwes Dekker menyimpulkan sebagai berikut:

“Bahwa pengertian “Pemerintah Hindia” haruslah dipandang sebagai salah satu daripada partai yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Pemerintah yang berkuasadisuatu tanah jajahan, bukanlah pemimpin namanya penindasan, dan penindasan itu adalah musuh yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,.”(DMG. Koch, 1951:39).

Adapun perkataan “Pemerintah Hindia” yang dimaksudkan adalah pemerintahan bagi rakyat di negeri jajahan, apabila memang nantinya telah berhasil perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Jadi bukan pemerintahan kolonial Belanda yang biasa disebut dengan “Pemerintah Hindia-Belanda (Nederlandsch Indie)”. Jadi, perjuangan rakyat di Hindia Belanda itu bertujuan untuk mencapai mencapai negara merdeka, yang nantinya disebut “Pemerintah Hindia”. Inilah yang menjadi tujuan utama dari Indische Partij. Oleh karena itu, Indische Partij dapat dikatakan sebagai organisasi pergerakan nasional pertama yang bergerak dalam bidang politik. Berbeda dengan Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam, dimana organisasi tersebut bergerak sangat hati-hati, sehingga sampai tahun 1912 belum tampak radikal. Bagi anggota-anggotanya yang menghendaki pergerakan radikal, menyatakan keluar dari Budi Utomo, yaitu dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Sedangkan untuk organisasi SDI, baru berubah kearah pergerakan politik pada tahun 1913, setelah organisasi berubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI).

Pergerakaan Indische Partij, setelah Suwardi Suryaningrat dan dr. Cipto Mangunkusumo di tangkap, maka Douwes Dekker terus mengadakan pembelaannya. Di dalam makalah dan harian Indische Partij, EFE. Douwes Dekker menulis pembelaan itu dengan judul (bahasa Indonesianya) “Pahlawan kita Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo”. Setelah tulisan tersebut diketahui oleh pihak pemerintah kolonial Belanda, maka EFE. Douwes Dekker ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun yang sama, yaitu tahun 1913. Jadi, umur Indische Partij sangat singkat, kurang lebih hanya satu tahun saja. Namun apa yang dicita-citakan Indische Partij, telah tertanam pada hati sanubari seluruh rakyat Indonesia.

Sebenarnya ketiga pemimpin Indische Partij tersebut ditawari dibuang didalam negeri saja. Yaitu Douwes Dekker ke Timor (Kupang), dr. Cipto Mangunkusumo ke Banda, dan Suwardi Suryaningrat ke Bangka. Namun ketiga-tiganya memilih dibuang ke luar negeri saja, yakni ke negeri Belanda. Dengan pertimbangan, kalau dibuang ke luar negeri di perlakukan hukum internasional. Sifat hukum internasional adalah liberal dan demokrasi, sehingga masih dapat untuk mempelajari masalah-masalah perjuangan di negara-negara lain.

Hal tersebut memang benar dan ternyata setelah sampai di negeri Belanda, mereka dapat bertemu dengan para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negeri tersebut. Pada saat itupara mahasiswa Indonesia di negeri Belanda juga sedang giat-giatnya berorganisasi, yaitu Indische Vereniging. Dengan demikian para tokoh Indische Partij tersebut dapat bergabung dalam organisasi tersebut. Bahkan Suwardi Suryaningrat sempat duduk menjadi ketua Indische Vereniging.

Kedatangan “tiga serangkai” membawa udara segar bagi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Cita-cita nasional yang tidak berhasil diperjuangkan ditanah air, diteruskan di negari Belanda. Indische Vereniging yang sebelumnya hanya bergerak dalam bidang sosial =, mulai berubah kearah bidang politik untuk mencapai cita-cita nasional. Untuk menyampaikan gagasannya, agar diketahui oleh sesama kawan dalam perjuangan baik yang ada di negeri Belanda maupun di tanah air, maka sejak tahun 1918 Indische Vereniging mendirikan “Kantor Berita” yang diberi nama National Persbureau (Kantor Berita Nasional). Pemimpin kantor berita ini adalah Suwardi Suryaningrat dan telah menerbitkan majalah yang di beri nama “Hindia Putera”. Pada tahun 1919, nama majalah dan nama organisasi, di usulkan oleh Ahmad Soebardjo, agar diganti nama yang mengarah kepada kepentingan nasional. Nama organisasi diusulkan menjadi Indische Vereniging. Jadi, ada perubahan dari Indische menjadi Indonesische kemudian nama “Hindia Putera” agar diganti menjadi “Indonesia Merdeka”.

Atas usul tersebut pada prinsipnya disetujui, namun untuk memasyarakatkan secara luas, masih harus dipertimbangkan secara matang. Baru pada tahun 1922 nama itu diperkenalkan ke masyarakat dan secara resmi, yaitu pada tahun 1925 kata-kata yang berbau kolonial tidak boleh dipakai lagi. Sepertiga Indonesische Vereniging harus diterjemahkan menjadi “Perhimpunan Indonesia”.

Sepeninggalnya “Tiga Serangkai” ke negeri Belanda, keadaan organisasi Indische Partij semakin lama semakin mundur. Mundurnya Indische Partij bukan karena ditinggalkan oleh ketiga tokoh pendirinya, melainkan karena adanya larangan dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya hampir setiap langkah geraknya tertutup, walaupun penerusnya berusaha mengubah nama organisasi, yaitu dari Indische Partij menjadi “Partai Insulinde”. Namun pihak pemerintah tetap curiga terhadap organisasi yang baru ini. Dari program partainya masih tampak sebagai penerus dari Indische Partij yang telah dilarang itu. Antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Mendidik suatu Nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita persatuan bangsa.”(Sartono Kartodirjo, 1975:193).

Sementara itu juga disebabkan oleh pengaruh Sarekat Islam yang semakin kuat dikalangan masyarakat, maka banyak para penerus Indische Partij yang mengikuti jejak Sarekat Islam. Dengan deemikian, Indische Partij semakin lemah dan mati dengan sendirinya. Walaupun sebenarnya Douwes Dekker sekembalinya dari negeri Belanda pada tahun 1918, masih berusaha untu menghidupkan kembali kegiatan Indiche Partij, namun usahanya sia-sia saja. Usaha Douwes Dekker itu antara lain dengan mengubah nama Indische Partij menjadi National Indische Partij (NIP) pada tahun 1919. Berhubung sudah dicatat oleh pemerintah sebagai organisasi yang berbahaya, maka dalam bentuk apapun Indische Partij tetap dilarang.

Akhirnya  “Tiga Serangkai” yang masih dapat diharapkan adalah cita-citanya yang masih hidup di kalangan masyarakat, yaitu dapat disalurkan melalui bidang pendidikan. Suwardi Suryaningrat pada tanggal 3 Juli 1922, berhasil mendirikan “Taman Siswa” yang bergerak dalam bidang pendidikan, sehingga banyak berdiri “Sekolah-sekolah Taman Siswa” hampir di seluruh Indonesia dan yang pertama kali berdiri adlah Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Kemudian pada tahun yang sama, Douwes Dekker juga mendirikan sekolah di Cigelereng, Bandung dengan nama Ksatria School. Pada tahun 1926 sekolah ini maju pesat, dan Douwes Dekker berhasil mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama “Yayasan Ksatria Institut” . Demikian juga dr. Cipto Mangunkusumo tidak mau ketinggalan, ia mendirikan sekolah “Kartini Club”, tetapi karena kekurangan dana, sehingga tidak dapat berkembang dan akhirnya bubar.

Dari anggaran dasarnya dapat diketahui bahwa program-program menunjukkan sifat revolusionernya. Tujuan Indische Partij adalah membangunkan patriotisme semua “Indiers” terhadap tanah air, yang telah memberikan lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air “Hindia” dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah:

a.    Memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan semua “Indiers”.

b.    Memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras baik dalam bidang ketatanegaraan maupun kemasyarakatan.

c.    Memberantas usaha-usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme.

d.   Memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan memperkembangkan individu kearah aktivitas yang lebih besar.

e.    Berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang.

f.     Memperkuat daya rakyat Hindia untuk dapat mempertahankan tanah air.

g.    Mengadakan unifikasi, perluasan, pendalaman dalam pengajaran.

h.    Memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan dan

i.      Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia.

Berkat propaganda yang dilakukan dengan cermat baik melalui persuratkabaran, surat edaran, selebaran, maupun segala macam pertemuan dan rapat-rapat, Indische Partij mengalami kemajuan yang demikian pesat. Kemajuan yang demikian pesat itu merupakan ancaman yang membahayakan bagi keberlangsungan penjajahan Belanda. Itulah sebabnya dengan berbagai daya upaya pihak penjajah mencoba menghalang-halangi lajunya pertumbuhan organisasi pergerakan tersebut. Persuratkabaran Belanda seperti Preanger, Mataram, Soerabajaasch Handelsblod, dan Semarang Handelsblod melancarkan serangkaian aksi dengan komentar-komentar yang sangat merugikan Indische Partij.

Sudah barang tentu sikap pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap Indische Partij sangat berbeda dengan sikapnya yang hati-hati terhadap Budi Utomo dan Sarekat Islam, yaitu dua organisasi pergerakan yang telah lahir lebih dahulu. Pemerintah kolonial Hindia Belanda bersikap tegas terhadap keberadaan Indische Partij. Hal itu terbukti dari permohonan para pendirinya yang diajukan kepada Gubernur Jenderal Idenburg untuk mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang berbadan hukum (rechtspersoon) pada tanggal 4 Maret 1913, dengan tegas ditolak. Alasan penolakan itu adalah karena dipandang organisasi baru ini dipandang bersifat politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum. Juga setelah pihak pimpinan Indische Partij mengadakan audensi kepada Gubernur Jenderal serta diubahnya pasal 2 anggaran dasar, sebuah pasal yang dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial Belanda akan mengakibatkan hal-hal yang tidak dikehendaki tetap saja Indische Partij dinyatakan sebagai partai terlarang.

Artikel Terkait

Updated: 13 December 2012 — 02:48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Budisma.web.id © 2014