Kehidupan Masa Penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda

Kehidupan Masa Penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda- Pada tanggal 1 Januari 1800, VOC secara resmi dibubarkan dan seluruh hak serta kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Hanya saja, pemerintahan di Hindia Belanda bertanggung jawab kepada negara induk di Belanda. Ini tentu berbeda dengan VOC yang berkuasa untuk kepentingan kongsi dagangnya sendiri. Namun, pada waktu itu Belanda mengalami kekalahan perang melawan Prancis dalam Perang Eropa. Seluruh wilayah kekuasaan Belanda menjadi milik Prancis. Dampaknya juga bisa dirasakan di Hindia Belanda.

Prancis menunjuk Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1806. Mulai tahun 1808, ia menjalankan pemerintahan dari Bogor secara diktator. Program yang ia jalankan adalah memberantas ketidakefisienan, korupsi, dan segala bentuk penyelewengan administrasi pemerintahan. Konsekuensinya adalah banyak para penguasa lokal dan bangsawan yang hanya menjadi pegawai kolonial. Inilah yang dimaksud dengan indirect rule yaitu pemerintah menjalankan kekuasaannya dengan menggunakan para penguasa lokal. Dampaknya adalah munculnya konflik berkepanjangan antara kumpeni dan kerajaan. Di satu sisi kompeni ingin memaksakan kepentingannya tetapi di lain sisi para penguasa kerajaan juga ingin menegakkan kedaulatannya.

a. Kehidupan Ekonomi

Menurut kaum liberal di Belanda, kehidupan ekonomi rakyat Hindia Belanda semakin merosot karena sistem feodal yang sangat mengekang aktivitas rakyat. Dirk van Hogendorp mengusulkan agar kedudukan bupati dan penguasa ditata kembali, pemilikan tanah yang menjadi sumber pemerasan dicabut dan dikembalikan kepada rakyat. Rakyat diberi tanah untuk ditanami secara bebas, bebas memilih jenis tanaman dan melakukan pekerjaan. Verplichte leveranties (penyerahan wajib) diganti dengan pajak hasil bumi. Tetapi, bagaimana aplikasinya di Hindia Belanda?

Gubernur Jenderal Daendels yang antifeodalisme mulai mengurangi kekuasaaan dan hak-hak bupati serta mulai menghapuskan wajib tanam dan wajib kerja. Pemerasan yang dilakukan oleh para bupati dikurangi dan kebebasan berdagang diterapkan. Tetapi, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Daendels. Pertama, para bupati masih memegang peranan di dalam perdagangan sebagai pedagang perantara. Para bupati keberatan dengan pembaruan Daendels karena akan kehilangan prosen kultur yaitu persentase tertentu dari harga tafsiran penyerahan wajib dan kontingen yang dipungut dari rakyat. Kedua, kedudukan bupati dalam struktur feodal sangat kuat sehingga setiap perubahan tidak akan berjalan tanpa adanya kerja sama dengan mereka. Ketiga, konsentarasi Daendels adalah mempertahankan Jawa sebagai basis pertahanan di dalam menghadapi Inggris. Oleh karena itu, beberapa daerah di luar Jawa ia lepaskan dengan pertimbangan lebih mementingkan Jawa. Misalnya Bangka (1806),

Banjarmasin, Ambon, Ternate, Tidore (1810), dan lain-lain. Salah satu program Daendels yang fenomenal adalah pembuatan Grote Postweg (Jalan Raya Pos) antara Anyer–Panarukan sejauh 1.000 km dalam waktu tidak kurang dari satu tahun. Pembangunan jalan itu jelas sangat mendukung transportasi, perkembangan perekonomian dan mobilitas sosial. Hanya saja caranya yang menggunakan penguasa lokal untuk mengerahkan rakyat dinilai membahayakan kedudukan Belanda. Karena, penguasa atau rakyat yang menolaknya akan dibunuh dan kepala-kepala mereka digantung di pucuk-pucuk pepohonan di kiri kanan ruas jalan. Daendels memang dikenal kejam dan menakutkan.

b. Kehidupan Politik

Prinsip liberalisme dan antifeodal yang menjiwai Daendels memengaruhi pula pola kebijakannya di tanah jajahan. Ia sangat membatasi kekuasaan para raja terutama dalam mengangkat penguasa daerah. Daendels melarang adanya jual beli jabatan. Beberapa kerajaan yang menentangnya, ia likuidasi atau hapuskan seperti yang terjadi di Kesultanan Banten. Para bupati dan penguasa lokal ia jadikan pegawai pemerintah Belanda. Pada bulan  Januari 1811, Daendels berhasil memaksakan perjanjian baru terhadap Yogyakarta dan Surakarta. Isinya antara lain penghentian pembayaran uang sewa Belanda kepada kedua sultan/sunan untuk wilayah-wilayah pantai utara.

Pada tahun 1811, Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens. Tiga bulan setelah Hindia Belanda dipegang oleh Janssens, puluhan kapal Inggris berlabuh di Batavia. Perang secara terbuka antara Belanda dengan Inggris meletus pada tanggal 26 Agustus 1811. Inggris berhasil merebut Batavia dan Belanda mundur ke Semarang. Akhirnya, pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah Inggris di Salatiga. Dokumen penyerahan itu dikenal dengan Perjanjian Tuntang. Bisakah kamu menyebutkan apa saja isi perjanjian tersebut? Salah satu isi pentingnya adalah Pulau Jawa, Madura, dan semua kekuasaan Belanda di luar Jawa menjadi milik Inggris. Maka, mulai saat itu Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris.

Artikel Terkait

Updated: 10 December 2012 — 05:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Budisma.web.id © 2014