Peran dan Fungsi Sosialisasi Politik

Peran dan Fungsi Sosialisasi Politik – Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat.

Adapun fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Hal itu sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik, Michael Rush dan Phillip Althoff mengemukakan fungsi sosialisasi sebagai berikut:

a. Melatih individu

Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Pembelajaran mengenai pemahaman sistem politik suatu negara pun diajarkan di bangku sekolah. Hal ini dilakukan untuk menanamkan pemahaman kepada semua warga negara sebagai subjek dan objek politik. Dalam proses pembelajaran politik tersebut dimungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum.

b. Memelihara sistem politik

Sosialisasi politik juga berfungsi untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Setiap warga negara harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sistem politik. Pemahaman tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang mudah sifatnya, seperti warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri. Melalui pemahaman tersebut, setiap warga negara dapat memiliki identitas kebangsaan yang jelas.

Menurut Siagian,dkk. (2012:40-42) partai politik memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan metode penyampaiannya dapat dilakukan dengan pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

2. Pelaksana Pendidikan Politik

Sebagaimana telah dijelaskan di bab terdahulu bahwa pendidikan politik merupakan proses di mana para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik masyarakat dan negaranya. Atau dapat pula dirumuskan, pendidikan politik sebagai proses di mana para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kebijakan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses pendidikan ini berlangsung sejak kecil sampai dia meninggalkan dunia yang fana (seumur hidup), yang diperoleh secara sengaja lewat pendidikan formal, kursus, penataran, dan kaderisasi maupun secara tak sengaja lewat pengalaman individual dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Partai politik merupakan salah satu struktur politik yang memberikan pendidikan politik tersebut, baik lewat penataran, kaderisasi, ceramah, dan diskusi maupun lewat pengalaman praktis dalam mengikuti kegiatan praktis partai politik yang bersangkutan seperti rapat dan kampanye.

3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik yakni seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

4. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembu-atan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

5. Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan (interest articulation) merupakan kegiatan partai politik untuk membuat dan me-nyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah.Misalnya, partai bertemu atau mengundang berbagai kelompok kepentingan untuk menyatakan tuntutan dan keinginan mereka berkaitan denegan suatu kebijakan publik.

6. Pemadu Kepentingan

Pemadu kepentingan (interesy aggregation) merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang diajukan atau dilancarkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis partai politik merumuskan program dan menyampaikan usul-usul kepada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan dengan cara mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan mau mendukung calon tersebut. Fungsi ini tampak sangat penting karena menyangkut keberadaan partai politik. Maksudnya, dalam masyarakat terdapat bermacam-macam kepentingan dan bahkan saling bertentangan. Kepentingan tersebut perlu ditampung, dianalisis dan dipadukan serta diperjuangkan untuk menjadi kebijakan publik. Dan partai politik sebenarnya dibentuk untuk keperluan ini.

7. Komunikasi Politik

Komunikasi politik, ialah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Partai politik perlu menerjemahkan informasi yang mudah dipahami oleh pemerintah dan masyarakat, agar komunikasi bersifat efektif.

8. Pengendalian Konflik (Managemen Konflik)

Pengendalian konflik, merupakan fungsi untuk mengendalikan konflik (perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) dengan cara dialog, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan, dan membawa permasalahannya ke badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan keputusan politik.

9. Kontrol Politik

Kontrol politik, ialah kegiatan untuk menunjukkan kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pelaksanaan kontrol politik mestinya berdasarkan tolak ukur yang jelas agar bersifat obyektif.

10. Persuasi

Yang dimaksud fungsi persuasi adalah kegiatan partai politik yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul-usul kebijakan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan tersebut.

11. Represi

Sedangkan fungsi represi yang dimaksud adalah partai politik melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan anggota. Juga mengendalikan semua asosiasi dan partai lain, serta berusaha menuntut ketaatan dan membentuk pikiran dan kualitas anggota dengan cara tidak mengizinkan oposisi dan menghukum oposisi dan pembangkang.

12. Pembuatan Kebijakan

Keterlibatan dalam pembuatan kebijakan terutama dilakukan oleh partai yang berkuasa, yaitu partai yang menguasai mayoritas di parlemen (badan legislatif).Sedangkan bagi partai yang berada di luar pemerintahan (partai oposisi) berfungsi sebagai pengkritik kebijakan pemerintah. Namun dalam pemerintahan yang otoriter atau di mana birokrasi tingkat tinggi sangat dominan, maka kecenderungan partai lebih sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daripada sebagai pembuat kebijakan pemerintah.

Artikel Terkait

Updated: 18 November 2014 — 02:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Budisma.web.id © 2014